PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN


  1. Alokator: mengalokasikan sumberdaya ekonomi agar optimal dan efisien.
  2. Distributor: mendistribusikan sumberdaya, kesempatan, hasil ekonomi secara adil dan wajar.
  3. Stabilisator: memelihara stabilitas perekonmomian dan memulihkannya jika terjadi ketidakseimbangan
  4. Dinamisator: menggerakkan proses pembangunan agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju.

DASAR HUKUM

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen)
Ayat 1:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Ayat 2:
Rancangan undang undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
Ayat 3:
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun yang lalu.


BEBERAPA PERUBAHAN PENGELOLAAN APBN

• Periode Anggaran
• Bentuk Neraca
• Komponen Anggaran
• Prinsip Pengelolaan

Bentuk Neraca
• Sebelum Tahun 2000 menggunakan neraca T (T Account)
• Mulai tahun 2000 hingga sekarang menggunakan bentuk Staple
• Model Staple jelas nampak:
– Posisi anggaran (defisit/surplus)
– Cara menutupi defisit anggaran

Komponen Anggaran Pemerintah (APBN)

VERSI LAMA (Sebelum Tahun 2000)
• Penerimaan:
– Penerimaan Dalam Negeri
– Penerimaan Pembangunan
• Pengeluaran:
   – Pengeluaran Rutin
   – Pengeluaran Pembangunan

VERSI BARU (Tahun 2000)
A. Pendapatan Negara dan Hibah
     – Penerimaan Dalam Negeri
        • Penerimaan perpajakan
     – Pajak dalam negeri
     – Pajak perdagangan internasional
        • Penerimaan Negara bukan pajak
     – Hibah

B. Pengeluaran Negara
– Pengeluaran rutin
   • Belanja Pegawai
   • Belanja Barang
   • Dana Rutin Daerah
   • Pembayaran Bunga Utang
   • Subsidi
   • Pengeluaran Rutin Lainnya
– Pengeluaran pembangunan
   • Pembiayaan Pembangunan Rupiah
   • Pembiayaan Proyek

C. Surplus/Defisit Anggaran

D. Pembiayaan, Bersih
     - Pembiayaan Dalam Negeri
     - Pembiayaan Luar Negeri

VERSI BARU: Bentuk Staple
A. Pendapatan Negara dan Hibah
B. Belanja Negara
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit
E .Pembiayaan

PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH

• Prinsip pengelolaan anggaran (s.d. 1999/2000)
   – Berimbang
   – Dinamis
   – Fungsional
• Prinsip pengelolaan anggaran (mulai 2000 hingga sekarang)
   – Mendorong terciptanya APBN yang sehat
   – Mempertahankan kesinambungan anggaran
   – Memanfaatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri

SIKLUS DAN MEKANISME APBN
  1. Penyusunan RAPBN oleh Pemerintah
  2. Pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Pelaksanaan APBN
  4. Pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  5. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

ASUMSI BESARAN EKONOMI MAKRO UNTUK RAPBN

• pertumbuhan ekonomi
• laju inflasi
• nilai tukar rupiah
• tingkat suku bunga SBI-3 bulan
• harga minyak internasional
• tingkat produksi minyak Indonesia

Variabel ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran

Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi
Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat berperan di dalam penyusunan prakiraan berbagai komponen APBN yang terkait erat dengan perkembangan ekonomi seperti penerimaan perpajakan.

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
Asumsi nilai tukar rupiah digunakan sehubungan dengan masih banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan gas serta pemberian subsidi BBM.

Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3-Bulan
Asumsi suku bunga SBI-3 bulan digunakan mengingat pembayaran bunga sebagian utang dalam negeri pemerintah didasarkan kepada suku bunga tersebut.

Harga Minyak Mentah dan Produksi Minyak
Asumsi harga minyak mentah dan produksi minyak Indonesia menentukan besarnya hasil penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran.

• Penerimaan Dalam Negeri
   – Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam
   – Penerimaan Bukan Minyak Bumi dan Gas Alam
• Penerimaan Pembangunan
   – Bantuan Program
   – Bantuan Proyek
• Pengeluaran Rutin
   – Belanja Pegawai
   – Belanja Barang
   – Subsidi Daerah Otonom
   – Bunga dan Cicilan Utang
   – Pengeluaran Lainnya
• Pengeluaran Pembangunan
   – Pembiayaan Rupiah
   – Bantuan Proyek

Prinsip Pengelolaan
  • Berimbang: Jumlah Penerimaan sama dengan Jumlah Pengeluaran
  • Dinamis: persentase penerimaan pembangunan (Pinjaman Luar negeri) terhadap total anggaran semakin lama semakin kecil
  • Fungsional: Pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai pembangunan (Tidak untuk membiayai Pengeluaran Rutin)
• Penerimaan Pembangunan berasal dari Bantuan Luar Negeri yang terdiri dari:
   – Pinjaman Luar negeri
   – Hibah
• Tabungan Pemerintah adalah selisih antara Penerimaan Dalam Negeri dan Pengeluaran Rutin
• Keseimbangan primer adalah total penerimaan – pengeluaran rutin + bunga dan cicilan utang
• Transfer/Distransfer adalah selisih antara pinjaman luar negeri yang diterima dengan pembayaran bunga dan cicilan utang
• Jika nilainya positif disebut TRANSFER dan jika nilainya negatif disebut DISTRANSFER

PERAN BANTUAN LUAR NEGERI
• Bantuan luar negeri merupakan arus masuk dana asing (luar negeri) ke dalam negeri
• Bantuan luar negeri diperlukan oleh suatu negara, terutama negara sedang berkembang untuk mengatasi masalah:
    – Saving-investment gap: kebutuhan dana/modal untuk investasi
    – Fiscal gap: menutupi defisit anggaran belanja pemerintah
  – Foreign-exchange gap: meningkatkan supply valuta asing untuk menghindari matauang lokal terdepresiasi

PRINSIP PENGELOLAAN
• Mendorong terciptanya APBN yang sehat
• Mempertahankan kesinambungan anggaran
• Memanfaatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH
Kebijakan fiskal diarahkan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui:
• peningkatan disiplin anggaran,
• pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap,
• peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta
• penghematan pengeluaran.

LANGKAH STRATEGIS
• Langkah strategis yang harus dipenuhi:
  – menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju seimbang atau surplus.
  – mengusahakan penurunan jumlah (stock) utang publik dan rasionya terhadap PDB
• Strategi penurunan defisit anggaran:
  – peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan
  – pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara
• Strategi penurunan rasio utang publik terhadap PDB dilakukan antara lain melalui pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat agar:
  – rasio utang thd PDB turun, dan
  – pendapatan nasional meningkat
Poskan Komentar